Bantuan Pendidikan dan Sistem Pendataan Berbasis Masyarakat ke Surabaya
Surabaya, kanal-berita.com – Pemerintah Kota Parepare melakukan kunjungan studi tiru ke Pemerintah Kota Surabaya, Selasa, 25 November 2025.
Kunjungan yang dipimpin langsung Wali Kota Parepare, H Tasming Hamid, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Amarun Agung Hamka ini untuk mempelajari penerapan bantuan pendidikan dan sistem pendataan berbasis masyarakat, salah satunya kebijakan pemberian bantuan seragam bagi siswa SMA.
Studi tiru tersebut dilakukan setelah salah satu program prioritas Wali Kota, yakni bantuan seragam untuk siswa SMA, sebelumnya ditolak DPRD Parepare dengan alasan regulasi.
Sekda Parepare, Amarun Agung Hamka menjelaskan, Surabaya dipilih sebagai lokasi studi tiru karena kota tersebut telah lebih dulu menjalankan bantuan pendidikan tingkat SMA/SMK meski kewenangannya berada pada pemerintah provinsi.
“Surabaya juga dinilai berhasil mengintegrasikan program bantuan dengan sistem pendataan Kader Surabaya Hebat (KSH), sehingga pelaksanaannya terukur dan akuntabel,” ujar pejabat yang tercatat sebagai Kepala Dinas Berprestasi dan inovatif ini.
Pada kunjungan itu, rombongan Parepare mendapatkan penjelasan detail mengenai skema bantuan pendidikan Surabaya, yang mencakup bantuan biaya pendidikan Rp200.000 per bulan dan bantuan seragam sekolah.
“Seluruh bantuan disalurkan melalui sekolah untuk menjamin ketepatan sasaran. Program ini diperkuat Peraturan Wali Kota dan mendapat pendampingan hukum Jaksa Pengacara Negara (JPN), sehingga minim risiko penyimpangan dan audit,” detail Hamka, sapaan karib dia menyimak dan mencatat hasil kunjungan.
Dalam hasil studi tiru ini menghasilkan beberapa tindak lanjut, termasuk penyusunan Peraturan Wali Kota terkait bantuan seragam dan biaya pendidikan SMA/SMK, penguatan mekanisme penyaluran bantuan melalui sekolah, perancangan struktur dan SOP Tim Terpadu yang mengadopsi praktik terbaik Surabaya, pengembangan Satu Data Parepare, serta rencana kerja sama lanjutan dengan Pemkot Surabaya dalam aspek pendataan dan konsultasi hukum.
Wali Kota Parepare, Tasming Hamid menekankan komitmennya terhadap kebijakan akses dan pemerataan bantuan pendidikan.
“Kunjungan studi tiru ini menjadi langkah awal Pemkot Parepare untuk memperkuat kebijakan pendidikan dan penanggulangan kemiskinan dengan mengadopsi praktik yang terbukti efektif di daerah lain, salah satunya Surabaya,” tegas pria yang tercatat sebagai Wali Kota termuda di kota Parepare ini.
Selain itu, Parepare juga meninjau kinerja KSH, yang terdiri atas sekitar 29.000–30.000 kader dan masing-masing memantau sekitar 20 rumah. Para kader melakukan verifikasi dan pemutakhiran data melalui aplikasi Sayang Warga, serta berperan dalam penanganan kemiskinan, stunting, pengangguran, dan masalah sosial lainnya.
Tasming Hamid juga menilai sistem yang diterapkan di Surabaya relevan dengan rencana pembentukan Tim Terpadu di Parepare, yang akan menggabungkan fungsi pendataan dan pengawasan lintas sektor di tingkat kelurahan.
“Sistem Surabaya menunjukkan pentingnya pendataan lapangan yang kuat. Konsep Kader Surabaya Hebat selaras dengan rencana Tim Terpadu di Parepare untuk mempercepat intervensi sosial dan meningkatkan akurasi data,” tandas TSM, akronim yang menjadi sapaan dia. (*)
